Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  • Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
  • Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
  • Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  • Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
  • Pelaporan Perkawinan Melampaui Batas Waktu adalah pelaporan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melampaui 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

Selengkapnya dilihat dalam dokumen berikut :

 

Dokumen :
Jenis Peraturan :

Lihat Juga

SE Upgrade Aplikasi Perekaman dan Pencetakan ktp-el penduduk WNI dan OA

12/10/2017 - 15:39

SE permitaan ADB dan OP Siak

12/10/2017 - 15:37

SE Penegasan SDM SIAK

12/10/2017 - 15:35

SE Tentang Surat Keterangan Pengganti E-KTP

12/10/2017 - 15:33

SE no 470-134-sj Tentang Pengangkatan dan pemberhentian pejabat adminduk daerah

12/10/2017 - 15:29