Create: 12/08/2017 - 19:50

Prosedur Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Perangkat Daerah dan Instansi Pelayanan Publik

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap warga negara memiliki catatan dan data diri yang terdokumentasi oleh setiap pemerintah daerah.
Catatan dan data diri tersebut terdiri dari data kependudukan, NIK, dan KTP-el.
Sebagai instansi pelaksana, Dinas Dukcapil memiliki data penduduk yang lengkap dan valid.
Data tersebut dibutuhkan oleh lembaga lain seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan instansi pelayanan publik lainnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata
Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el ijin akses pemanfaatan data diberikan oleh bupati/walikota.
Setelah pengajuan ijin kepada bupati/walikota, selanjutnya dilakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS).
Selanjutnya, OPD atau intansi pelayanan publik membentuk Tim Teknis pelaksana kerjasama. Selanjutnya akses data akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya.
Lembaga pengguna akses akan dimonitor oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Dukcapil, dan secara berkala akan dilakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi.